ANALISIS YURIDIS MENGENAI DUALISME KEWENANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI


  1. A.           Latar Belakang

Negara Republik Indonesia  merupakan negara berdasarkan hukum, yang tunduk terhadap undang – undang dasar 1945 dan pancasila yang terdiri dari berbagai aspek dan norma – norma hukum yang harus ditaati oleh setiap orang guna mewujudkan ketertiban disegala bidang dan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan dalam berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelengaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat luas dalam bidang hukum saat ini adalah masalah korupsi yang sudah semakin menjadi hal yang meresahkan dan menggangu ketertiban berbangsa dan bernegara, oleh karena itu korupsi harus di berantas secara sistematis. Dalam usaha menegakkan hukum dan menjalankan peraturan sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah diundangkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan No. 20 tahun 2001. Selain penerbitan undang – undang TIPIKOR untuk memperkuat para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dibentuk pula sebuah Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan undang – undang no. 30 tahun 2002.

Pembentukan berbagai macam perangkat hukum tersebut merupakan bukti bahwa korupsi bukan lagi merupakan kejahatn biasa tetapi sudah merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem perangkat dan pola penegakan hukum dengan cara yang luar biasa.

  1. B.           Rumusan masalah

Bertitik tolak pada latar belakang di atas,penyusun mengangkat permasalahan sebagai berikut :

  1. C.           Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

  1. Untuk mengetahui dasar hukum terbentuknya Pengadilan TIPIKOR yang kewenangan mengadili tindak pidana korupsi berada di Pengadilan Negeri
  2. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan masing – masing lembaga peradilan tersebut
  3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kedua badan peradilan tersebut dalam penanganan tindak pidana korupsi
  1. D.           Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

  1. Sebagai informasi kepada mahasiswa fakultas hukum tentang sejauh mana kewenangan lembaga perdilan tersebut dalam mengadili tindak pidana korupsi dan penyelesaian hukumnya.
  2. Sebagai bahan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki objek kajian yang sama.
  3. Sebagai bahan masukan kepada para penegak hukum dan para praktisi dalam hal penanganan korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  1. A.           Pembagian Kekuasaan Peradilan 

Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung menurut pasal 10 ayat (2) undang- undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Khusus terhadap peradilan umum, terdiri dari pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi yang mempunyai spesifikasi dalam hal administrasi pada umumnya. Proses administrasi peradilan merupakan elemen bersifat substansial dalam proses peradilan guna mendapatkan sistem hukum acara dalam rangka membangun proses peradilan yang baik. Sistem hukum acara ini memacu tercapainya konsistensi pelaksanaan proses guna menjamin konsistensi dan transparansi sehingga lembaga peradilan dapat memberi jaminan yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, sistem administrasi peradilan asasnya juga mengatur konsep pengarsipan. Dikaji dari perspektif sejarahnya, sistem administrasi peradilan dirintis oleh Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. pada pertengahan tahun 1970-an yang memberi wacana perlunya menyeragamkan pelaksanaan administrasi perkara di seluruh pengadilan tinggi pertama dan banding di seluruh indonesia.

Berdasarkan perspektif undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum  pada dasarnya penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dibagi menjadi administrasi perkara dan administrasi umum. Kemudian, berdasarkan penjelasan undang – undang  No.  8 Tahun 2004 atas dasar pola penanganannya, dibedakan adanya administrasi yang dilakukan Panitera/Sekretaris, kemudian pedoman administrasi pengelolaan perkara dikategorisasikan administrasi perkara yang penanganannya dilakukan oleh kepaniteraan. Konkretnya dari pelaksanaan administrasi tersebut puncaknya pada peran Ketua Pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan pengadilan yang dipimpinnya terhadap tingkah laku Hakim, Panitera,Sekretaris, juru sita di daerah hukumnya. Pada hakikatnya, struktur organisasi kepaniteraan di pengadilan Negeri/Tinggi relatif sama yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional. Kemudian, berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan susunan pengadilan telah dibagi susunan Bagan pengadilan Tinggi dan Negeri (kelas 1 A, 1B/II) bahwa adanya ketua/wakil ketua, Majelis Hakim, panitera/ sekretaris dan dalam administrasi perkara dikenal adanya sub kepaniteraan perdata/ Panitera Muda perdata, sub kepaniteraan pidana/ panitera Muda pidana.

Pembagian kekuasaan peradilan terbagi menjadi dua bagian yaitu mengenai kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif. Kekuasaan mutlak  adalah menyangkut pembagoan kekuasaan antara badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili ( attributtie van rechtsmacht ) misalnya :

  1. Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik dan hak perdata lainnya serta pada perkara pidana.
  2. Pengadilan Agama mengadili perkara  perceraian
  3. Perselisihan perburuhan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Dan Pusat (P4D dan P4P) sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1957.
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa tata usaha negara
  5. Peradilan Militer bagi anggota tentara nasional indonesia yang melakukan kejahatan.

Kekuasaan relatif menyangkut batas wilayah dari satu macam pengadilan, misalnya apakah perkara termasuk wewenang Pengadilan Negeri Bau-Bau atau Pengadilan Negeri Kendari.   ( Muhammad Taufik Makarao, 65:2004 )

  1. B.           Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi menurut Fockema Andrea berasal dari bahasa latin corruptio atau coruptus (webster student dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua.

Dari bahasa latin itu turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Perancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Meskipun kata corruptio itu luas sekali artinya, namun sering corruptio dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut dalam ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977). Di Belanda telah ada undang-undang (Wet Van 23 1967 stbl. 565) yang mengancam pidana terhadap penyuapan yang diterimabukan oleh pegawai negeri (Artikel 328 Ned w.v. s).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata Bahasa Indonesia itu,  dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” (Purwadarminta, 1976).

  1. C.           Lembaga Peradilan Korupsi (Pengadilan Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi dan Peradilan Umum)

Lembaga peradilan khususnya peradilan umum merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan, sedangkan pengadilan ad-hoc tindak pidana korupsi memutus perkara yang dilimpahkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eksistensi lembaga peradilan umum tampak dalam undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang  Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Korupsi sesuai dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada lembaga Peradilan Umum dan Pengadilan Ad-Hoc Korupsi terdakwa diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim. Berdasarkan data terakhir, diseluruh indonesia untuk peradilan umum terdapat 30 pengadilan tinggi, kemudian untuk pengadilan tinggi kemudian pengadilan negeri berjumlah 324 pengadilan. Sedangkan Pengadilan Ad-Hoc Korupsi hanya ada 1 (satu) buah di Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Phi Dan Tipikor Jakarta Pusat.

Berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, undang-undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman  dan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa majelis hakim bertitik tolak pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, kemudian dengan dua alat bukti dan keyakinannya (Pasal 183 KUHAP) hakim lalu menjatuhkan putusannya. Adapun bentuk putusan dapat berupa putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan bebas/vrijsprak (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/onslag van alle rechtsvervolging (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Khusus terhadap Pengadilan Ad-Hoc Korupsi, berdasarkan ketentuan Pasal 53 – Pasal 62 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditentukan tentang eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang No 30 Tahun 2002, tugas dan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) secara esensial berorientasi pada aspek-aspek :

  1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi. Pada hakikatnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Huruf c Undang – Undang No. 30 Tahun 2002  tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 11, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, kemudian tindak pidana korupsi yang meresahkan masyarakat dan/atau tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
  2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara negara Indonesia. Dengan kewenangan yang demikian, sesuai ketentuan pasal 54 ayat (2) Undang – Undang  No. 30 Tahun 2002, Pengadilan TIPIKOR jakarta pusat tidak terikat masalah locus delicti dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Aspek ini dapat dipahami karena tindak pidana korupsi yang oleh kebijakan formulatif bukan lagi kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa sehingga pola penanganannya juga di tuntut dengan cara yang luar biasa.
  3. Pengadilan TIPIKOR  di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan diluar wilayah indonesia oleh warga negara indonesia. aspek  ini merupakan pengejawantahan dari asas personalitas aktif yaitu asas hukum pidana materil dalam KUHP tetap menjatuhkan hukuman kepada warga negara Indonesia yang walaupun berada diluar wilayah Indonesia, tetapi melanggar ketentuan hukum pdana indonesia.

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah disebutkan, terhadap personal yang akan mengadili perkara tindak pidana korupsi juga bebeda dengan tindak pidana umum. Dalam aspek ini, berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (2) UU no 30/2002 penaganan perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat pengadilan negeri/tinggi/mahkamah agung dilakukan dengan majelis hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 2 (dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) orang hakim ad-hoc diangkat berdasarkan keputusan mahkamah agung sedangkan hakim ad-hoc diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan presiden atas usul mahkamah agung.

Berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (1) Uu no 30/2002, untuk dapat diangkat sebagai hakim tindak pidana korupsi yang berasal dari hakim karier baik untuk tingkat Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun .
  2. Berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi.
  3. Cakap dan memiliki integritas moral yang  tinggi selama menjlankan tugasnya,
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Sedangkan untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad-hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk tingkat Pengadilan Negeri/Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang 30 Tahun 2002, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga negara Republik Indonesia
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Sehat jasmani dan rohani
  4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum
  5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan
  6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
  7. Cakap,jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik
  8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
  9. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad-hoc.

Kemudian untuk dapat diangkat sebagai hakim ad-hoc tindak pidana korupsi di tingkat Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang – Undang  No. 30 Tahun 2002, haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga negara indonesia
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Sehat jasmani dan rohani
  4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum
  5. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima  puluh) tahun pada proses pemilihan
  6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
  7. Cakap,jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik
  8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
  9. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad-hoc.

Kemudian khusus terhadap hakim ad-hoc, sebelum memangku jabatannya berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 wajib mengucapkan sumpah/janji, sedangkan untuk hakim karier  tidak dipersyaratkan demikian karena kebijakan formulatif menganggap hakim karier telah mengucapkan sumpah janji ketika diangkat pertama kalinya di Pengadilan Negeri. Selanjutnya terhadap pola pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di sidang Pengadilan TIPIKOR secara global dan representatif berorientasi pada aspek-aspek sebagai berikut :

  1. Pemeriksaan perkara baik di tingkat Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung dilakukan dengan majelis hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang hakim yaitu 2 (dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) orang hakim ad-hoc baik ditingkat Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung;
  2. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Pada dasarnya yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk pemeriksaan kasasi mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI
  3. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari ini imperatif sifatnya, sehingga konsekuensi logisnya apabila pemeriksaan perkara belum selesai sebagaimana tenggat waktu yang telah ditentukan, akan membawa implikasi yuridis di dalamnya, misalnya terdakwa tindak pidana korupsi yang ditahan dan apabila pemeriksaan belum selesai dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, mengakibatkan terdakwa harus dilepaskan dari tahanan, kemudian timbul nuansa yuridis apakah pemeriksaan perkara yang melebihi tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut mengkibatkan pemeriksaan menjadi batal demi hukum, dan lain sebagainya;
  4. Dalam hal putusan pengadilan tindak pidana korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima Pengadilan Tinggi;
  5. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
  1. E.   Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini,maka perlu pendekatan masalah yaitu:

  1. Pendekatan masalah
    1. Pendekatan secara yuridis,yaitu pendekatan melalui beberapaperaturanperundang-undangan,pendapat-pendapat ahli yang berhubunga dengan penelitian ini
    2. Pendekatan sosiologis,yaitu pendekatan secara langsung terhadap orang-orang yang dianggap memahami dan mengetahui permasalahan yang akan dibahas yaitu
  2. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperkuat landasan teori dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data,data tersebut diperoleh dari dua sumber,yaitu

  1. Data primer.yaitu data yang diperoleh sewaktu penelitian di lapangan khususnya
  2. Data sekunder,yaitu data yang diperoleh darikeputusan dan informan atau dari sumber lain
  3. Teknik pengumpulan data

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s